Polres Pakpak Bharat di Minta Periksa Lukkas Padang,Dugaan Korupsi Anggaran Dana Desa Kuta Babo Tahun 2018 -->

Polres Pakpak Bharat di Minta Periksa Lukkas Padang,Dugaan Korupsi Anggaran Dana Desa Kuta Babo Tahun 2018

Minggu, 15 Maret 2020, 13:12 WIB
Oleh M.Bakti Napitupulu
Advertisement

Published: MBaktiN70
Editor       : Redaksi

Salak, Policeline - Anggaran dana desa yang semestinya dapat dinikmati oleh masyarakat desa dengan tepat sasaran namun di desa Kuta Babo hal ini tidaklah berarti, sebab Lukas Padang dalam mengelola alokasi dana desa tidak tepat sasaran.
Contoh kebijakan Lukkas Padang yang sangat-sangat di Pertanyakan dan harus di pertanggung jawabankan adalah bagaimana Anggaran dana desa itu di masukkan untuk membiayai pengurus penerbitan sertifikat tanah masyarakat.

Ada kejanggalan dalam hal ini, kenapa biaya penerbitan sertifikat tanah harus diambil dari anggaran dana desa. Apa tidak ada lagi tempat penyaluran Anggaran dana desa tersebut di buat?, seperti yang di ungkapkan Ketua Abdi Tarigan sebagai koordinator investigasi DPW Sumut LSM Patroli Hukum Indonesia, masih banyak yang harus di benahi dan di kerjakan di desa Kuta Babo,kenapa Anggaran dana desa itu di buat dan di peruntukan untuk penerbitan sertifikat tanah, seperti tidak ada lagi kerjaan ungkapnya Sabtu 14/03/2020.

Ketika media ini mengkonfirmasi Lukkas Padang yang saat ini telah non aktif sebagai kepala desa di karenakan pencalonan dirinya sebagai kepala desa Kuta Babo di priode enam(6) tahun kedepan Ia mengatakan kalau benar saya telah diaduhkan Kepolres Pakpak Bharat dan saya sudah menerima surat itu.

Yang menjadi pelapor adalah LSM Lidik Kasus dari Medan yang mengatas namakan Bapak Soni, sebut mantan kepala desa Kuta Babo kepada media ini ketika kami mengkonfirmasi dengan Mengunakan WhatsApp (WA).

Namun Abdi Tarigan mengatakan bahwa hal itu tidak berhenti sampai di situ saja, Lukkas Padang membuat dana desa itu untuk biaya konsumsi atau sana dengan makan-makan. Yang benar saja kalau buat Anggaran, kok bisa ia anggaran desa untuk konsumsi, saya binggung saja lihat pola pikir aparat desa yang masih tidak dapat memanfaatkan Anggaran dana desa dengan tepat, tegas Abdi Tarigan sekali lagi.
Advertisement

TerPopuler