Kejati Riau Periksa Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Soal Pungli -->

Kejati Riau Periksa Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Soal Pungli

Selasa, 21 Juli 2020, 15:48 WIB
Oleh Gugun Marpaung
Advertisement

Riau, Policeline - Dikabarkan adanya dugaan praktek pemerasan, menurut Kepala Kejati Riau Dr Mia Amiati menyebut bakal menindak tegas bagi oknum Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu jika memang terbukti memeras sejumlah kepala sekolah. Untuk membuktikannya, Bidang Pengawasan Kejati Riau sudah memeriksa beberapa oknum.

Amiati menjelaskan bahwa Kejati Riau sudah membentuk tim sejak pekan lalu. Tim pemeriksa bekerja secara maraton sejak dari Kamis, 16 Juli 2020, hingga Senin petang, 20 Juli 2020.

"Begitu ada pemberitaan, kami bergerak cepat. Sudah lima orang (pegawai) diperiksa," kata Amiati di kantornya, Senin petang.

Berdasarkan keterangan Amiati, sebelumnya beliau sudah dikonfirmasi oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait permasalahan ini. Beliau pun diperintahkan segera menuntaskan.

Beliau juga menjamin pihaknya akan bertindak secara profesional. Karena ancaman serius sudah dipersiapkan jika dugaan itu terbukti adanya.


"Ancaman terberat bisa dicopot dari jabatan jaksanya. Yang baik dibina, yang gak mau dibinasakan," tegas Amiati.

Bidang Pengawasan Kejati Riau juga telah meminta keterangan dari beberapa guru yang terkait dalam masalah ini. Selain para guru, pihak Kejati Riau juga meminta keterangan ke dinas pendidikan serta inspektorat setempat.

Kepala Kejati Riau meminta ke pihak terkait agar membawa bukti dugaan pemerasaan itu, bukan hanya dengan menciptakan opini publik oleh pihak terkait.

"Harus secara faktual, bukan katanya katanya, harus ada data juga," tegas Amiati.

Kepala Kejati Riau sudah berkoordinasi dengan pimpinan KPK terkait laporan Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu yakni Boyke Sitinjak. Sebelumnya, nama dimaksud sudah membuat laporan ke lembaga anti rasuah itu.

"Tadi ada pimpinan KPK silaturahmi ke sini, saya bicarakan juga," ucapnya.

Dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu


Sebelumnya, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Persatuan Guru RI (PGRI) melaporkan terkait dugaan praktek pemerasan 64 kepala sekolah yang berujung pengunduran diri beberapa waktu lalu ke pihak Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

Diketahui, isi dari laporan tersebut mengenai pemerasan terkait pengelolaan dana BOS itu beragam. Sejumlah guru ada yang mengaku memberi uang berkisar Rp25 juta sampai Rp60 juta.

Bahwa beberapa oknum di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dilaporkan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Persatuan Guru RI (PGRI) ke Kejaksaan Tinggi Riau. Hal ini terkait dugaan pemerasan terhadap 64 kepala sekolah (Kepsek) yang berujung pengunduran diri beberapa waktu lalu.

Menurut penjelasan dari Ketua LKBH PGRI Taufik Tanjung, ada 11 kepsek yang diminta keterangan pada Senin siang, 20 Juli 2020, di pengawasan Kejati Riau. Jumlah ini bakal bertambah pada hari berikutnya.

"Pagi tadi enam orang guru diminta keterangan, siang ini tambah lagi lima. Besok ada lagi," kata Taufik di Kejati Riau, Senin petang, 20 Juli 2020.

Keterangan LKBH PGRI, bahwa dugaan pemerasan ini berawal dari laporan sebuah LSM terkait penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indragiri Hulu. Laporan ini dijadikan celah untuk lahan mengambil uang kepada 64 kepala sekolah.

Tanjung memaparkan, dengan adanya dugaan pemerasan ini berlangsung sejak tahun 2016. Setiap guru mengaku menyerahkan uang berbeda-beda nilainya, mulai dari Rp25 juta hingga Rp60 juta.

Perjalanan uang ini diserahkan kepada seorang kepala sekolah yang ditunjuk sebagai koordinatornya. Selanjutnya, uang itu diserahkan lagi ke oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu agar laporan LSM tadi tidak diusut.

"Bahkan ada guru yang menjual mobil untuk menyerahkan uang itu," kata Tanjung.

Sejak tahun ini, Tanjung menyebutkan sudah ada sejumlah kepala sekolah menyerahkan uang ke oknum dimaksud. Nilainya mencapai Rp210 juta.

Data yang dilaporankan ke Pengawasan Kejati Riau, Tanjung melampirkan sejumlah berkas. Di antaranya hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu terkait pengelolaan dana BOS.

"Kalau untuk bukti penyerahan uang tidak ada," kata Tanjung.

Masih terkait LSM yang melaporkan dugaan penyelewengan dana BOS, Tanjung menjelaskan tidak terdaftar di lembaga Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

"Namanya Tipikor Nusantara," kata Tanjung.




[red/lptn6]
Advertisement

TerPopuler