Ada Apa SPKT Polda Malut Menolak Laporan Wartawan Korban Kekerasan dan Intimidasi -->

Ada Apa SPKT Polda Malut Menolak Laporan Wartawan Korban Kekerasan dan Intimidasi

Kamis, 22 Oktober 2020, 09:53 WIB
Oleh Adan Pattisahusiwa
Advertisement





Ternate,policeline -  Rabu 21 Oktober 2020, bertempat di kantor Polda Maluku Utara, salah satu wartawati media online Halmaherapost.com atas nama Yunita Kadir resmi melaporkan oknum anggota polisi yang melakukan tindakan kekerasan dan dugaan pelecehan seksual saat melakukan peliputan pada aksi tolak UU Omnibus Law, Selasa 20 Oktober 2020 kemarin.




Yunita yang didampingi Pimpinan Redaksi Halmaherapost.com, Firjal Usdek dan Advokat dari Lembahaga Bantuan Hukum (LBH), Marimoi, Maharani Caroline melaporkan insiden dan perbuatan yang tidak terpuji tersebut ke bagian Senta Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Malut.



Rani sapaan akrab Maharani yang saat itu mendampingi korban intimidasi dan dugaan pelecehan tersebut justru menyayangkan sikap polisi yang saat itu piket di SPKT.




Kekecewaan tersebut disebabkan laporan tindak pidana yang diadukan justru tidak diterima oleh petugas yang bagian SPKT. Mereka beralibi pelapor harus menunggu bagian Reserse terdahulu baru kemudian Reserse akan mengkaji kasusnya dan memastikan pasal-pasal yang akan dikenai bagi terlapor, sehingga dengan begitu laporan belum bisa diterima karena belum memenuhi unsur.





"Padahal kan seharusnya laporan diterima dulu dan soal memenuhi unsur itu kan nanti, sehingga ketika sudah diterima laporan dan sudah dikaji maka mereka dari kepolisian bisa menentukan pasal-pasal apa yang kena," jelas Rani.







Hampir 2 jam lebih menunggu, namun pihak Reserse yang harusnya menangani perihal tersebut tidak kunjung datang, sehingga pelapor diarahkan untuk melaporkan kasus ini ke bagian Propam.





Menurutnya, Polda Maluku Utara tidak profesional dalam menangani laporan wartawan yang mengalami kekerasan dari oknum anggota Polda Malut sendiri. Jika pihak kepolisian berdalih itu sudah sesuai SOP-nya justru itu tidak benar. Pasalnya penyidik sendiri tidak harus menolak laporan atau aduan dari masyarakat. 





"Harusnya diterima dulu, kalau dalihnya tidak sesuai SOP, maka itu salah, karena harus dilakukan penyidikan dulu kan baru setelah itu mereka bisa tentukan pasal-pasal apa yang akan dikenakan," kesalnya.





Rani menilai dengan tidak diterimanya laporan aduan tersebut, terkesan polisi melindungi oknum polisi yang melakukan kekerasan dan dugaan pelecehan terhadap sejumlah wartawan.





"Kita sangat menyayangkan adanya sikap tidak profesional dari petugas SPKT Polda Malut, karena ini terkesan mereka justru melindungi oknum tersebut," cetusnya.





Rani menambahkan dengan adanya penolakan laporan aduan dari wartawan, maka Komisi Keselamatan Jurnalis pusat akan melaporkan kasus ini ke Mabes Polri.





"Dalam hal ini bahwa Polda Malut tidak profesional dalam penanganan kasus ini, sehingga dalam hal ini sejumlah perwakilan keorganisasian jurnalis yang ada di Jakarta yakni Komisi Keselamatan Jurnalis akan melaporkan kasus ini langsung ke Mabes Polri," tandasnya.




Terpisah, Humas IWO Kota Ternate, Sadan G Abidn meyayangkan sekali kepada pihak kepolisian yang sengaja memperhambat laporan yang di aduhkan oleh wartawan terkait dengan kekerasan dan intimidasi oleh polisi saat peliputan aksu unjuk rasa penolakan UU Umnibus Law beberapa waktu lalu.




Sadan bilang, aksi yang dilakukan oleh wartawan pada Rabu 21 Oktober 2020 kemarin dan mendapat respon baik dari Kapolda Malut sehingga kita hering terbuka dan Kapolda pun sudah tegaskan akan memproses anggotanya, namu sayang sungguh sayang setelah aksi berakhir damai dan korban bersama pimpinan redaksi menuju ke Sentra Pelayanan Kepoisian Terpadu (SPKT) membuat laporan namun laporan yang di aduhkan korban tidak mendapatkan respon positif mala berbelit belit, sehingga itu, kasus ini akan di aduhkan di Mabes Polri oleh Forum Pimred Maluku Utara.


Reporter : Sadan
Advertisement

TerPopuler