Aduan Forum Pimred Malut Terkait Kekerasan Terhadap Wartawan di Tolak Kepolisian -->

Aduan Forum Pimred Malut Terkait Kekerasan Terhadap Wartawan di Tolak Kepolisian

Kamis, 22 Oktober 2020, 21:09 WIB
Oleh Adan Pattisahusiwa
Advertisement






Ternate,policeline - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara (Malut) menolak aduan Forum Pimred Maluku utara atas pelaporan kasus mengahalang-halangi pekerjaan pers sebagaimana yang telah dicantumkan dalam UU Pers nomor 40 tahun 1999.



Aduan secara resmi telah dilakukan dengan melaporkan kasusnya ke SPKT Polda Malut, Kamis 22 Oktober 2020 namun aduan tersebut ditolak, dengan alasan harus memiliki rekomendasi dari Ditreskrimsus Polda Malut sehingga pelapor memiliki surat disposisi barulah masuk pada proses selanjutnya.



Ketika pelapor yang dalam hal ini perwakilan dari Forum Pimred Maluku utara yakni Advokat LBH Marimoi, Maharani sudah ke Ditreskrimsus sesuai arahan dari SPKT, justru aduan tersebut ditolak. 



Ditreskrimsus beralasan bahwa untuk kasus terkait UU Pers pelapor harus adukan ke Ditreskrimum. Pasalanya untuk di Ditreskrimsus menerima aduan seperti UU ITE.



Tidak mau berlama-lama akhirnya, kuasa hukum Forum Pimred Maluku utara ini bergegas ke Ditreskrimum. Sesampainya dilokasi tersebut pelapor diminta ke SPKT untuk memasukan aduan disana, sedangkan pelapor awalnya sudah ke SPKT kemudian diarahkan ke Ditreskrimsus tapi sesampainya di Ditreskrimsus laporan ditolak.



Sempat alot karena ada perdebatan antara pelapor dan aparat polisi yang saat itu piket. Para anggota polisi yang saat itu berjaga jutru menyuruh pelapor untuk kembali ke Ditreskrimsus, karena untuk Ditreskrimum hanya menangani kasus penganiayaan.



Wakil Ditreskrimum Polda Maluku utara, yang saat itu ada dikantor langsung menghampiri pelapor dan menanyakan aduan apa yang akan dilaporkan. Pelapor yang juga datang bersama 2 orang korban yakni Yunita kadir wartawati Halmaherapost.com dan Alfian wartawan Koridormalutnews.com kemudian diperintahkan untuk masuk keruangannya.



Sempat terjadi adu mulut antara Wadir dan salah satu perwakilan Forum yakni Firjal Usdek yang juga sebagai pimpinan redaksi Halmaherapost.com dengan Wadir Ditreskrimum Polda Malut AKBP Yury Nurhidayat. Pasalnya, Yury melarang pihak pelapor mendokumentasikan saat pelaporan. 



"Jangan direkam, saya sudah menerima kalian dengan baik-baik jadi jangan direkam,"ucap Yury.



Tak sampai disitu, Yury juga melarang Firjal dan Satu orang saksi yang bernama Faris untuk masuk keruangannya, bahkan kuasa hukum yang ditunjuk untuk mendampingi kasus Wartawan ini sempat tidak diizinkan untuk masuk keruangan Wadirreskrimum tersebut.



"yang saksi, sama kamu (firjal) tidak boleh masuk, hanya korban aja yang bisa masuk, kalo kuasa hukum harus ada surat kuasa,"cercanya.



Setelah melakukan negosiasi beberapa menit akhirnya kuasa hukum diperbolehkan masuk kedalam. Namun ketika didalam ruangan dan ditanya kasus apa yang akan diadukan, justru dirinya menolak untuk menerima aduan tersebut, dengan dalih bahwa menghalang-halangi pekerjaan wartawan merupakan kasus yang harus ditangani Ditreskrimsus, dan bukan wewenang Ditreskrimum.





"kalau yang itu di Krimsus yah, disini saya gak bisa nerima karena nanti takutnya saya dibilang gimana gitu,"ujarnya.





Setelah laporan awal yakni penganiayaan dan intimidasi terhadap pers diterima kemudian, pelapor diarahkan untuk melakukan visum di RS Bhayangkara Polres Ternate.




Paslanya dalam penganiayaan tersebut, korban Alfian sempat ditarik kerah bajunya oleh salah satu oknum polisi yang saat melakukan pengaman pada aksi UU Tolak Omnibus Law jilid III.




Reporter : Sadan
Advertisement

TerPopuler