Front Mahasiswa Demokrasi Mendesak Kejati dan Polda Segera Periksa PPK Pulau Morotai Serta PT Bina Fala -->

Front Mahasiswa Demokrasi Mendesak Kejati dan Polda Segera Periksa PPK Pulau Morotai Serta PT Bina Fala

Senin, 23 November 2020, 22:23 WIB
Oleh Adan Pattisahusiwa
Advertisement





Malut,policeline - Front Mahasiswa Demokrasi Maluku Utara mendesak kepada KPK, Kejagung, Kejati, dan Polda segera periksa PPK Pulau Morotai Satuan Kerja wilayah 1 Balai Pelaksana Jalan Nasional Kementerian PUPR dan PT. Bina Fala yang mengerjakan Jambatan di Pulau Morotai di anggaran pada Tahun 2020 sebesar Rp 32 Miliar lebih.






Koordinator Front Mahasiswa Demokrasi, Safrin Hasim saat aksinya di halaman Kejati Malut pada Senin (23/11/2020) menyampaikan, bahwa Infrastruktur memenggang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat di perlukan seperti hal nya jalan dan jembatan. keterbatasan pembagunan jalan dan jembatan menyebabkan lambatnya laju investasi berdasarkan regulasi dan berbagai peraturan yang mengatur tentang jalan dan jembatan sebagaimana maksud dan tujuan.







Lanjut Safrin, penyelenggaraan jalan dan jembatan di pisahkan berdasarkan kewenangannya sebagaimana di atur menurut pasar 14, pasal 15 dan 16 UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan yaitu wewenang pemerintah dalam penyelengaraan jalan meliputi penyelengaraan jalan secara umum dan penyelengaraan jalan Nasional (Pasal 14 Ayat 1) dan seterusnya olehnya.






" Itu harapan kami sebagai repensentasi masyarakat Maluku Utara agar balai pelaksana jalan Nasional dapat mewujudkan kualitas dan mutu pekerjaan yang maksimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik kedepan ironisnya harapan dan dukungan anggaran begitu besar yang telah digelontarkan oleh pemerintah pusat atas terlaksananya pelaksaan pembagunan jalan jembatan melalui balai pelaksana jalan Nasional Malut Dapat kami simpulkan bahwa, pelaksanaan pembagunan jalan dan jembatan paling terburuk dalam periode tahun ini, " katanya.










Sambung Safrin, fakta robohnya pembagunan jembatan Desa Sopi-wayabula 3 yang di Bangun dengan anggaran APBN senilai 32 Miliar lebih yang di kerjakan melalui PPK Morotai satuan kerja wilayah  1 balai pelaksana jalan Nasional kementerian PUPR RI, yang mana sebagai pelaksananya yaitu PT. Bina Fala dengan alamat Jln. Fotododara RT 001 / RW 002. Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah Tahun Anggaran 2020 ini,







" anehnya jembatan yang baru saja di Bangun tetapi sudah rusak total dan tak dapat di pergunakan sebagaimana mestinya, " paparnya.







Olehnya itu dengan ini kami tegaskan.





1. Mendesak kementrian PUPR RI segera mencopot jabatan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Maluku Utara, Kepala Satuan Kerja Wilayah 1 PJN Maluku Utara dan PPK pulau Morotai, karena dinilai lalai dan gagal dalam pelaksana pekerjaan jembatan Sopi- Wayabula.





2. Mendesak kementrian PUPR segera memblacklist PT. Bina Fala atas gagalnya pembagunan jembatan tersebut di atas.






3. Mendesak kepada KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung RI dan Kapolda serta Kejati Malut segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan seluruh pihak yang terkait dengan dugaan indikasi berat kasus jembatan Sopi - Wayabula.







Sementara itu, " sikap kami sampaikan, apabula tidak di tindak lanjuti maka, besok Selasa 24 November 2020 kami akan menggelar aksi proter besar-besaran di depan kantor Balai Jalan Nasional Malut, dengan mosi tidak percaya pada pemerintah pusat atas lambatnya penanganan kasus jembatan di Desa Sopi-Wayabula Kabupaten Pulau Morotai, " tegasnya.






Reporter : Sadan
Advertisement

TerPopuler