Tim Kuasa Hukum Beri Tanggapan Atas Keterangan Kejari Haltim -->

Tim Kuasa Hukum Beri Tanggapan Atas Keterangan Kejari Haltim

Selasa, 22 Februari 2022, 22:34 WIB
Oleh Adan Pattisahusiwa
Advertisement









Malut,policeline – Tim kuasa hukum Hendra Kasim, M. Afdal Hi. Anwar, Ahmad Rumasukun dan Julham Djaguna berikan tanggapan atas keterangan dari Kejaksaan Negeri Halmahera Timur (Kejari-Haltim) usai putusan praperadilan yang di bacakan oleh Hakim tunggal di Pengadilan Negeri Soasio pada Selasa (22/2/2022).



“Pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa kami menghormati putusan Praperadilan yang dibacakan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Soasio. Karena kami menyadari asas hukum res judicata pro veritate habetur, “ kata Hendra Kasim Ketua Tim kuasa hukum AG kepada media ini Selasa (22/2/2022).




Lanjut Hendra, Meskipun demikian, perlu kami sampaikan beberapa tanggapan pada kesempatan ini terhadap putusan tersebut.




Mengenai Pembancaan Putusan Permohonan Praperadilan atas nama AG di Pengadilan Negeri Soasio, tanggal 22 Februari 2022 tidak ada/termuat dalam amar putusan frasa “dimenangkan oleh Kejari Haltim”, yang  termuat dalam Amar putusan hanyalah “Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya karena tidak cukup beralasan menurut hukum dan Dalam  Pokok Perkara : Menolak Permohonan Praperadilan pemohon untuk seluruhnya”, sehingga menjadi lucu (tidak etis) apabila frasa "dimenangkan oleh Kejari Hatim" lalu diucapkan lewat Media oleh penegak hukum (Kejari Haltim), sikap Kejari Haltim yang menafsirkan amar putusan a quo dengan bahasa “dimenangkan oleh Kejari Haltim”, frasa ini selebihnya merupakan frasa dipasar-pasar bukan frasa hukum, untuk itu saran kami jangalah bertutur demikian karena Kejari itu Aparat Penegak Hukum, kami sejak awal persidangan hingga putusan a quo sangat menghargai perbedaan pendapat bahkan besepakat untuk berbeda dengan pendapat Ahli Termohon dalam hal memaknai beberapa putusan MK a quo, yang diperdepatkan penerapannya dalam permohonan praperadilan a quo.





“Mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo, menurut Kami sangat keliru atau cacat yuridis, karena Putusan MK Nomor: 21/PUU–XII/2014, tanggal 28 April 2015 jo Putusan MK Nomor: 21/PUU–XII/2014, tanggal 28 April 2015, jo Putusan MK Nomor 130/PUU/XIII/2015 jo SE MA RI No 4 Tahun 2016, jo UU No. 15 Tahun 2006 dan segala ketentuan perundang-undangan terkait “kerugian keuangan negara” yang sifatnya harus nyata/pasti/rill mendahului tindakan penyidikan malah ditafsir lain oleh yang Majelis Hakim dalam perkara a quo, padahal semangat atas Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah tegas menyatakan tentang Status Delik yang ada pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUTPK adalah Delik Materiil, itu artinya bahwa minimum 2 (dua) alat bukti pada Pasal 1 butir 14 KUHAP (bukti permulaan) harus cukup mampu menunjukan secara nyata dan pasti adanya kerugian keuangan negara, namun yang terjadi dalam perkara a quo, justru sebaliknya. Ucapnya





Menurut Hendra, susunan 5 alat bukti yang ada pada Pasal 184 KUHAP hanya bukti Surat (Hasil Audit BPK) dan Keternagan Ali dibidang Keuangan yang dapat menunjukan tentang Kerugian Keuangan Negara yang pasti dan nyata (actual loos), namun dalam perkara a qo, tidak demikian, padahal sudah cukup banyak produk hukum pengadilan negeri yang memutus permohonan praperadilan dengan menempatkan Hasil Audit BPK dan Keterangan Ahli dibidang keuangan sebagai bukti permulan, lantas mengapa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, justru berpendapat lain dalam menilai penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUTPK ?.





“Atas produk hukum praperadilan tersebut, yang menurut Putusan MK dan Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sangat kacau atau tidak cukup beralasan, maka dengan segala hormat dan Demi tegaknya kepastian hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia, sesunguhnya putusan a quo akan Kami Laporakan ke KY RI dan Bawas MA RI serta Kami akan melakukan eksaminasi terhadap putusan,” tuturnya.





Hendra bilang, keanehan yang lain adalah dalam perkara a quo Majelis Hakim mengakui hingga saat ini tidak ada kerugian Keuangan negara dalam kasus ini. Namun Majelis Hakim tidak bisa menilai pada praperadilan ini selain pada pokok perkara. Lantas bagaimana jika dalam perkara a quo ternyata tidak ada kerugian keuangan negara? Sikap Majelis Hakim yang dengan tetap menyatakan Sah Penetapan Tersangka atas nama AG, merupakan sikap yang tidak konsisten bahkan membuat ketidakpastian hukum atas penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUTPK. 






Diketahui, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Soasio Tidore Kepulauan menolak gugatan praperadilan AG, selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Haltim yang di duga terjerat kasus korupsi proyek pembangunan Stadion Kota Maba.








Reporter : Sadan
Advertisement

TerPopuler